KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA SAMPAI TAHUN 1950

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA SAMPAI TAHUN 1950

1.BIDANG EKONOMI

Kondisi ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan pada akhir pendudukan jepang dan masa awal berdirinya repbulik  Indonesia, keadaan ekonomi sangat kacau .inflasi  yang sangat parah menimpa  Negara  republik  Indonesia  yang baru berusia beberapa bulan. Inflasi terjadi karna mata uang pendudukan jepang beredar secara tak terkendali.

Alasan pihak belanda melakukan  blockade  adalah sebagai berikut.

- mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke  Indonesia.

- mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik  belanda dan milik pengusaha asing lainnya.

      - melindungi bangsa  Indonesia  dari  tindakan-tindakan dan perbuatan perbuatan yang dilakukan oleh bukan   

        bangsa  Indonesia  Ada  beberapa langkah  yang diambil pemerintah dalam bidang perekonomian.

Menembus  Blokade  Ekonomi Belanda .Pemerintah  repbulik  Indonesia berusaha  untuk menembus blockade ekonomi musuh dengan cara mematah kanisolasi ekonomi. Untuk itu, Pemerintah repbulik  Indonesia  menempuh usaha-usaha berikut:

       a. usaha yang bersifat politis

       b.usaha yang bersifatekonomis

PEMIKIRAN  MENGENAI  KETAHANAN  EKONOMI

         Pada awalnya perekonomian repbulik Indonesia  mengalami kekacauan akibat pendudukan jepang. Tujuan konferensi ekonomi adalah mencari  kesepakatan  untuk  menanggulangi  masalah-masalah  ekonomi   yang sangat mendesak  yang  dihadapi oleh pemerintah .  Masalah-Masalah itu adalah sebagai berikut:

=>masalah produksi dan distribusi bahan makanan.

=>masalah sandang.

=>status dan administrasi  perkebunan-perkebunan.

2. BIDANG BIROKRASI

Birokrasi  merupakan kekuasaan kantor. Dalam hal ini dapat diartikan birokrasi organisasi pemerintahan, melalui kantor-kantor  yang  bentuknya sehingga pemerintah Indonesia dapat menjalankan roda pemerintahan .pemegang dan pelaksana pemerintah anatarwilayah, bangsa dan Negara Indonesia dilaksanakan oleh seorang kepala Negara yaitu Presiden.

Hasil kerja panitia kecil itu kemudian dibahas dan berhasil mengambil keputusan sebagai berikut.

a.pembagian wilayah repbulik Indonesia

b.pembentukan komite nasional

c. pembentukan departemen dan penunjukan para menteri.

A. PEMBAGIAN WILAYAH REPBULIK INDONESIA

1.SUMATERA          :  Teuku Mohammad Hasan

2. JAWA BARAT      :  Sutarjokarthohadikusumo

3. JAWA TENGAH    :  R. panjiSuruso

4. JAWA TIMUR      :  R.M Suryo

5. SUNDA KECIL      : Mr. I Gustiketut Puja

6. MALUKU             : Mr. J. Latuharhary

7. SULAWESI           : Dr. G.S.S.J. ratulangi

8. KALIMANTAN     : Ir. Pangeran Mohammad Noor

B. PEMBENTUKAN KOMITE  NASIONAL

          Pada tanggal 19 agustus 1945 (malamhari),presiden soekarno,wakil presiden Moh.Hatta,Mr. sartono , suwiryo ,Ottoiskandardinata, sukarjowiryopranoto,  dr. Buntaran ,  Mr.A.G.pronggodigdo ,sutarjokarthodaikusomadan dr. tajuddin berkumpul di halangambir selatan  No.10 (jalanmerdekaselatansekarang) untuk membahas pemilihan orang-orang yang diangkatmenjadi anggotaKomite Nasional Indonesia (KNI) pusat.  KOMITE ini betugas membantu presiden sebelum terbentuknya MPR dan DPR. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa jumlah anggota  KNIP  60  orang.

  

     C.PEMBENTUKAN DEPARTEMEN DAN PENUNJUKAN PARA MENTERI

Tugas-tugas  Negara yang sangat kompleks, tidaklah  mungkin  dapat ditangani  oleh seorang presiden saja.

Panitia  kecil mengusulkan pembentukan 13 departemen berikut para-menteri yang memimpin departemen tersebut . Realisasinya adalah sebagai  berikut.

1      Menteri dalam negeri      : R.A.A WiranataKusumah

2       Menteri luarnegeri          : Mr. Ahmad Subardjo

        Menteri keungan            : Mr. A.A. Maramis

        Menteri kehakiman         : Prof. Mr. Dr. Supomo

5      Menteri kemakmuran      : Ir. SurahmanT.adisujo

           Menteri keamanan rakyat  :Supriyadi

           Menteri kesehatan           : Dr. buntaranmartoamodjo

       Menteri pengajaran          :Ki. HajarDewantara

           Menteri penerangan         : Mr. Amir  syarifuddim

           Menteri sosial                   :  Mr. iwakusumasumantri

           Menteri pekerjaanUmum    :abikusnocokrosujoso

        Menteri perhubungan (a.i)  :abikusnocokrosujoso

      Menteri negara                 : Wachidhasyim

           Menteri  negara                : Dr. M.  Amir

            Menteri negara                : Mr. R.M sartono

        Menteri negara                : R. ottoiskandarnita

   3.HUBUNGAN ANTAR PUSAT DAN DAERAH

Proklamasi  kemerdekaan merupakan suatu pernyataan bahwa bangsa  Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan atau tindakan sewenang-sewenang dari kaum penjajah asing..bangsa  Indonesia   yang  telah merdeka dengan wilayah negaranya  yang sangat luasya itu dari sabang sampai merauke.

Sejak tahun 1945 Indonesia pernah berganti system pemerintahan. .Indonesia pernah menerapkan kedua system pemerintahan ini.Selain itu terjadi juga perubahan pokok-pokok system pemerintahan sejak dilakukan  amandemen UUD 1945. 

System  pemerintahan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia  adalah Negara  yang menerapkan system pemerintahan presidensial .Namun dalam perjalannannya , Indonesia pernah menerapkan system pemerintahan parlementer karena kondisi dan alasan  yang ada pada waktu itu .Berikut  adalah sistem pemerintahan  Indonesia  dari  1945- sekarang.

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Sistem Pemerintahan : Presidensial

Semula system pemerintahan  yang digunakan adalah presidensial tetapi sebab kedatangan sekutu (agresimiliter) dan berdasarkan Maklumat Presiden no X  tanggal 16  November 1945 terjadi pembagian kekusaaan  dimana kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri maka system  pemerintahan Indonesia menjadi Sistem Pemerintahan Parlementer. 

2. Tahun 1949-1950

Sistem Pemerintahan :Quasy Parlementer

Bentuk  pemerintahan  Indonesia  saat  itu adalah serikat dengan konstitusi  RIS sehingga system  pemerintahan  yang digunakan adalah parlementer.Namun karena tidak seluruhnya diterapkan maka Sistem Pemerintahan saat itu  disebut  Quasy Parlementer

3. Tahun 1950-1959

Sistem  Pemerintahan : Parlementer

4. Tahun 1959-1966

Sistem Pemerintahan: Presidensial

Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 yang  isinya

1. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. 

2. Pembubaran Badan Konstitusional

3. Membentuk  DPR  sementara dan  DPA sementara

5. Tahun  1966-1998

Sistem Pemerintahan :  Presidensial

 Bidang Militer

Dalam  suatu Negara, militer mempunyai peradaban dan kedudukan  yang  sangat penting. Militer mengurusi  masalah-masalah  yang  terkait dengan pertahanan  Negara.

Organisasi - organisasi Militer Bentukan Jepang

A)    Pada  tanggal  9 Maret 1943  didirikan  gerakan  Seinendan  (Barisan Pemuda). Pelantikannya  dilakukan  29  

April 1943,  dengan  anggota ± 3500  pemuda.  Tujuannya untuk  melatih  dan mendidik  para  pemuda,  agar  mampu  menjaga  dan  mempertahankan tanah air dengan kekuatan sendiri. Persyaratan untuk menjadi Seinendan adalah: pemuda berusia 14 - 23 tahun.

        b)   Pembentukan  Barisan  Pelajar  (Gokutai) untuk  pelajar SD - SLTA

        c)   Fujinkai (Barisan Wanita). Fujinkai dibentuk pada bulan Agustus 1943. Anggotanya

              terdiri atas  para wanita berusia 15 tahun ke atas

        d)   Pembentukan Barisan  Pembantu  Polisi  (Keibodan), dengan syarat yang lebih ringan dari Seinendan, usia yang  

              diprioritaskan ± 23 - 25 tahun. Untuk Keibodan ini ada keharusan untuk setiap desa (Ku) yang memiliki pemuda  

              dengan usia tersebut dan berbadan sehat wajib menjadi Keibodan. Sistem pengawasan Keibodan ini diserahkan      

        pada Polisi Jepang. Ada beberapa istilah Keibodan sesuai dengan wilayah atau daerahnya seperti di Sumatera

              disebut dengan Bogodan sedangkan di daerah Angkatan Laut, khususnya di Kalimantan disebut dengan Borneo  

        Konon Hokokudan dengan jumlah pasukan ± 28.000 orang.

        e)   pemuda berusia ± 18 - 25 tahun, dengan pendidikan terendah SD. Mereka  akan  ditempatkan  langsung  

              pada  angkatan  peran g Jepang (AL - AD). Walaupun  berstatus  pembantu  prajurit tetapi mereka dilatih untuk

              mampu menggunakan senjata dan mengoperasikan meriam-meriam pertahanan udara. Bahkan saat perang

              semakin hebat mereka diikutsertakan bertempur ke front di Solomon dan tempat lain. Disinilah para pemuda

              kita mendapat tempat latihan militer yang sesungguhnya dengan kemampuan yang tinggi.

       f)   Jibakutai (Barisan Berani Mati) Jibakutai dibentuk pada tanggal 8 Desember 1944. Barisan ini rupanya

             mendapatkan inspirasi dari pilot Kamikaze yang sanggup mengorbankan nyawanya dengan jalan  menabrakkan  

             pesawatnya  kepada kapal  perang musuh.

        g)  Pembentukan Barisan Semi Militer khusus direkrut dari golongan Islam dengan nama : Hizbullah (Tentara Allah)

             diantaranya tokoh Otto Iskandinata dan Dr. Buntaran Martoatmojo

       h)   permohonan Gatot Mangkuprojo kepada Panglima Tertinggi Jepang Letjen Kumakichi Harada tanggal 7

             September 1943. Melalui Osamu Seiri no. 44, Letjen Kumakici Harada kemudian mengatur pembentukan PETA,  

             dengan Tangerang sebagai pusat pelatihannya dan dipimpin oleh Jenderal Yamagawa. Pembentukan PETA ini,

             Jepang bercermin dari Perancis saat menguasai Maroko dengan memanfaatkan pemuda Maroko sebagai tentara

             Perancis.

A.     PERKEMBANGAN  POLITIK  PADA  MASA  AWAL  KEMERDEKAAN  SAMPAI  TAHUN 1950

 1.PERKEMBANGAN  KERAGAMAN  IDEOLOGI  DAN  PARTAI  POLITIK

·         Ideologi  partai  yang  bersifat  nasionalisme

·         Ideologi  partai  yang  bersifat  agama

·         Ideologi  partai yang bersifat sosialisme-komunisme 

2. PENGARUH PERBEDAAN IDEOLOGI POLITIK TERHADAP STRATEGI MENGHADAPI BELANDA

Partai-partai  politik  yang  muncul dan  berkembang  di Indonesia  pada  awal  kemerdekaan memiliki  beragam  ideology , di anataranya  ideologi  yang  bersifat keagamaan, nasionalisme , sosiolisme-komunisme   atau  ideologi  lainya.  Ideologi-ideologi  itu  dianut dan  dikembangkan  oleh  organisasi  partai politik  bersangkutan  agar  memperoleh dukungan  dan  massa  atau  rakyat .

3.KONFLIK  ANTARA  KELOMPOK-KELOMPOK

   A. KABINET  SYAHRIR

       Syahrir  bercita-cit a mewujudkan  kemerdekaan  R.I  yang  merupakan  jembatan  untuk mencapai  tujuan     sebuah  negara yang  menjunjung  kerakyatan, kemanusiaan, kebebasan dari  kemelaratan, menghindari  tekanan dan  penghisapan , menegakkan  keadilan, membebaskan  bangsa dari genggaman  feodalisme dan menuju  pendewasaan  bangsa. Program  Kabinet Sjahrir pertama ,
1. Menyempurnakan  susunan  pemerintahan  daerah  berdasarka n kedaulatan  rakyat.
2. Mencapai  koordinasi  segala tenaga rakyat  didalam usaha menegakkan  Negara R.I  serta pembagunan  masyarakat  yang berdasarkan  keadilan  dan  perikemanusiaan.
3. Berusaha  untuk  memperbaiki  kemakmuran  rakyat  diantaranya  dengan  jalan pembagian  makanan.
4. Berusaha  mempercepat  keberesan  tentang  hal Oeang  Republik

B.     KABINET AMIR SYARIFUDDIN 

1)    latar  belakang terbentuknya  kabinet  Amir  Syarifuddin  dengan  dikeluarkannya maklumat  Wakil  Presiden  no.x pada  tanggal 16 Oktober  1945  yang  menjadi landasan  perubahan  sistem  pemerintahan  Presidensiil  menjadi  sistem parlementer. Sutan  Syahrir  menjadi  orang  pertama  yang dipercaya  menjabat  sebagai  Perdana  menteri  di dalam sistem  parlementer  tersebut  yang  kemudian karena  adanya sikap pro dan kontra  terhadap  perjanjian  Linggajati  Kabinet  Syahrir   bubar  dan digantikan  oleh Kabinet  Amir Syarifuddin, (2) Kebijakan  Politik  yang  diambil  oleh Amir S yarifuddin  setelah  kabinetnya terbentuk  antara lain membuat  nota  balasan  terhadap  aide memoire  Belanda, mengirimkan  delegasi dalam  KTN , mengadakan  perjanjian Renville. Dalam  keadaan  yang  bergejolak tersebut  terjadi  aksi militer  Belanda I  pada tanggal 21 Jui 1947  yang  mendapat tanggapan  serius  bukan  hanya  dari  Indonesia  tetapi  juga  dunia  internasional. Dewan  Keamanan  PBB  kemudian  membentuk  suatu  komisi  yang  bertugas untuk  menjadi  jembatan  pertemuan  antara  pihak  Indonesia dengan Belanda  yang  diberi  nama Komisi Tiga Negara (KTN). Atas  prakarsa  dari komisi  tersebut  ditandatanganilah  nota  perjanjian   antara  Indonesia  dengan  Belanda   yang  diberi nama  “Perjanjian Renville” yang  pada akhirnya menjadi penyebab  jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin, (3) Mohammad Hatta  yang  dipercaya  oleh  Presiden  Soekarno  untuk  membentuk  kabinet  yang baru menggantikan  kabinet  Amir Syarifuddin . Amir Syarifuddin  kemudian  membentuk FDR  sebagai  wadah  yang  digunakan  untuk  melakukan  aksi-aksi   penentangan terhadap   kebijaksanaan pemerintah  yang  salah  satunya  mengeluarkan  kebijakan  rasionalisasi  tentara yang  sangat ditentang oleh  Amir Syarifuddin. FDR  bergabung  dengan  PKI  Muso  melakukan  kudeta  berdarah yang  berpusat di Madiun pada tahun 1948.

C.     KABINET HATTA

       Soekarno  memusatkan  kendali  kekuasaan  ditangannya sendiri setelah Amir menyerahkan mandat.  Partai-partai  dinilai  tidak terlalu  kuat menjamin komitmennya dalam  berkoalisi di kabinet. Pemimpin kabinet  pun berulang kali gagal mengkonsolidasikan  setiap  kebijakan  dan  rencana  atas  langkah-langkah  yang  akan direalisasikan  dengan  partai  lain  yang   tergabung  dalam  koalisi,  terutama  masalah perundingan  dengan  pihak  Belanda. Kemudian  Soekarno menunjuk  wakilnya, Mohammad -Hatta  untuk  membentuk  kabinet baru  yang  bersifat  Presidensiil.

Sumber dari Berbagai Buku Sejarah Kelas XII
Badrika I Wayan ,Buku Sejarah kelas XII Penerbit Erlangga

by : Sri F & Desi Indah